Semakin gencar clean governance di suarakan semakin rendah penyerapan anggaran dicapai.
Aparat negara seperti semacam didorong MASUK NERAKA kalau diminta jadi PEJABAT PEMEGANG KOMITMEN karena belum apa apa sudah membayangkan efek sampingnya yg akan membawa ybs ke RUMAH TAHANAN bersama para pendahulunya.
Saya ragu apakah lembaga pemerintah waktunya banyak mengurus PELAYANAN PUBLIK ditengah KEWAJIBAN ADMINISTRASI PUBLIK yang se abreg.
Rendahnya daya serap anggaran DKI menjadi indikator ketakutan aparat negara untuk menangani administrasi proyek proyek pembangunan pelayanan publik.
Memang administrasi publik itu ngeri ngeri sedap. Supaya tatakelolanya berjalan CLEAN, tidak tanggung tanggung mereka diawasi oleh:
1. Dpr
2. Irjen
3. Kpk
4. Jaksa
5. Polisi
6. Hakim
7. Lsm
8. Wartawan
9. Bpkp
10. Ojk
11. Dewan pengawas
12. Demonstran
13. Ormas
2. Irjen
3. Kpk
4. Jaksa
5. Polisi
6. Hakim
7. Lsm
8. Wartawan
9. Bpkp
10. Ojk
11. Dewan pengawas
12. Demonstran
13. Ormas
Saya pernah bertanya ke salah satu pimpinan lembaga plat merah, dalam 1 tahun berapa waktu yg benar2 fokus ngurus pelayanan publik? Jawabnya 3 bulan. 3 bulan sisanya buat bikin perencanaan dan ngawal sampai pengesahan sisanya sibuk ladenin pengawasan yg datangnya beda beda waktu dan format laporan yg diminta berbeda beda.
Alih alih ngurus PELAYANAN PUBLIK yang BAIK justru sibuk ngurus ADMINISTRASI PUBLIK supaya memenuhi katagori WAJAR tanpa SYARAT bukan PENGHARGAAN dari MASYARAKAT.
Indikasi ini juga ditampilkan berlebihan oleh para bupati se NKRI yg memajang fotonya sedang menerima PENGHARGAAN dari BPK karena LAPORAN KEUANGAN daerahnya WAJAR TANPA SYARAT di media massa.
Tidak cukup disitu beberapa bupati malah memasang foto sedang menerima penghargaan di baliho besar seantero kota ditengah kondisi jalan jalan kotanya yang berlubang. Puskesmas tak ke urus dan sd inpress peninggalan orde baru yg kondisinya gitu2 aja.
Kayanya bapenas mesti bikin LAYANAN 1 ATAP PENGAWASAN ADMINISTRASI PUBLIK, seperti SAMSAT supaya meringankan beban aparat negara dalam pengawasan sehingga waktunya akan banyak ngurus PELAYANAN PUBLIK daripada ngurus ADMINISTRASI PUBLIK.
Komentar
Posting Komentar