di banyak kabupaten di indonesia, 80% habis untuk belanja pegawai sisanya 20% untuk dana pembangunan. sudah bisa di duga dengan komposisi biaya pembangunan yang minim banyak jalan yg rusak, sekolah yang rusak, rumah sakit dengan layanan seadanya dan pasar yang becek dan fasilitas publik lainnya yang kondisinya tidak karuan.
alih2 bupatinya memutar otak untuk menggali Pendapatan asli daerahnya untuk menutupi APBD , malah sibuk mondar mandir jakarta urus kuota dana pembangunan yang berasal dari DANA ALOKASI KHUSUS dan DANA ALOKASI UMUM yang bersumber dari APBN.
saking seringnya bolak balik daerah - jakarta PP, beberapa hotel di jakarta penuh dengan pasukan ini yang tiap minggu bolak balik untuk salah satunya mengurusi pencairan dana DAU/ DAK.
barangkali lebih mudah orang jakarta ketemu dengan para bupati ini dibandingkan warganya sendiri di daerah, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di jakarta atas nama MENGURUS PENCAIRAN DANA DAU/ DAK.
dapat dana ini tidaklah tanpa lika liku, mulai dari menghadapi birokrasi yang rumit sampe broker anggaran yang menjual angin surga yang menjanjikan sekian miliar alokasi untuk kabupaten sang bupati.
memang berat jadi Bupati di kabupaten miskin: PILKADANYA sudah RUSUH, duit PAD nya kecil sehingga harus menggantungkan dana APBD nya dari DAU/ DAK atau memberi kemudahan kepada investor luar dengan tega mengeluarkan ijin yg merugikan masyarakatnya sendiri.
alih2 bupatinya memutar otak untuk menggali Pendapatan asli daerahnya untuk menutupi APBD , malah sibuk mondar mandir jakarta urus kuota dana pembangunan yang berasal dari DANA ALOKASI KHUSUS dan DANA ALOKASI UMUM yang bersumber dari APBN.
saking seringnya bolak balik daerah - jakarta PP, beberapa hotel di jakarta penuh dengan pasukan ini yang tiap minggu bolak balik untuk salah satunya mengurusi pencairan dana DAU/ DAK.
barangkali lebih mudah orang jakarta ketemu dengan para bupati ini dibandingkan warganya sendiri di daerah, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di jakarta atas nama MENGURUS PENCAIRAN DANA DAU/ DAK.
dapat dana ini tidaklah tanpa lika liku, mulai dari menghadapi birokrasi yang rumit sampe broker anggaran yang menjual angin surga yang menjanjikan sekian miliar alokasi untuk kabupaten sang bupati.
memang berat jadi Bupati di kabupaten miskin: PILKADANYA sudah RUSUH, duit PAD nya kecil sehingga harus menggantungkan dana APBD nya dari DAU/ DAK atau memberi kemudahan kepada investor luar dengan tega mengeluarkan ijin yg merugikan masyarakatnya sendiri.
Komentar
Posting Komentar